PKB Minta Pembahasan Revisi UU Pemilu Ditunda

PKB Minta Pembahasan Revisi UU Pemilu Ditunda – PKB lihat upaya revisi undang-undang no 7 tahun 2017 mengenai Pemilu kudu termasuk masalah-masalah mendasar yang menjadi temuan kekurangan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin.

PKB Minta Pembahasan Revisi UU Pemilu Ditunda

pkb-minta-pembahasan-revisi-uu-pemilu-ditunda

introsphera – Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Sekretaris Bidang Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim mengungkapkan ada sebagian poin permasalahan yang kudu diperhatikan.

Salah satunya, banyaknya penyelenggara pemilu (paling banyak petugas KPPS) meninggal dunia terhadap pemilu 2019 akibat peraturan penghitungan suara yang kudu selesai terhadap hari pemungutan suara.

“Sedangkan batas maksimum hak memilih tiap TPS tetap amat tinggi, yakni 500 pemilih bersama dengan lima kertas suara. Beban penghitungan yang dibatasi waktu, memicu banyak petugas KPPS kelelahan, sakit dan meninggal dunia,” ujarnya didalam info resmi, Sabtu (6/2).

Luqman mengatakan praktek money politic terhadap pemilu 2019 jadi massif dan besar angka rupiahnya jika dibandingkan pemilu 2014 dan 2009. Ini disebabkan peraturan penegakan hukum terhadap praktek money politic yang tidak tegas dan efektif.

“Semakin kuatnya efek money politic didalam pemilu, pasti merusak hakikat demokrasi dan memicu kekuasaan yang dihasilkan pemilu mengalami penurunan legitimasi dan cenderung korup,” tambahnya.

Selain itu, undang-undang pemilu tidak mengatur kewajiban domisili caleg di area pemilihan. Sehingga pertalian anggota DPR bersama dengan rakyat di area penentuan yang diwakili, kadang menjadi longgar dan mengalami keterputusan.

Padahal tugas dan tanggungjawab anggota DPR, sebagaimana diucapkan didalam sumpah jabatan, adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat area pemilihan. Dalam pandangan Ketua Umum DPP PKB H. Abdul Muhaimin Iskandar deretan problematika peraturan pemilu di atas ada yang kudu dilakukan.

Pertama, kudu diperbaiki bersama dengan matang, tidak terburu-buru dan juga memerlukan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat sipil. Agar permohonan mulia memperbaiki undang-undang pemilu sanggup dihindarkan dari jebakan interes politik jangka pendek yang berupa elitis, seperti yang sering terjadi terhadap pembahasan regulasi pemilu sebelumnya.

Kedua, PKB lihat keadaan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia pas ini, menjadi halangan nyata-nyata bagi upaya melibatkan partisipasi publik didalam pembahasan revisi undang-undang pemilu.

Ketiga, semua energi dan sumber energi yang dimiliki bangsa pas ini sebaiknya dikerahkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 bersama dengan semua dampaknya, baik ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan masalah-masalah lain. Pemerintah kudu diberikan kesempatan yang leluasa mengatasi masalah-masalah ekstra-mendesak tersebut.

Sehingga, Ketua Umum DPP PKB memerintahkan Fraksi PKB di DPR RI agar menghentikan pembahasan draft RUU Pemilu yang pas ini sedang terjadi dan menolong pilkada serentak nasional cocok UU 10/2016 yakni November 2024.

“Terakhir, sebagai anggota Fraksi PKB yang ditugaskan menjadi pimpinan Komisi II, pasti aku bakal lakukan perintah Ketua Umum DPP PKB yang lebih utamakan keperluan rakyat, bangsa dan negara di atas segalanya,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *