Gerakan Perempuan Sulut Sebut JAK Lakukan KDRT

Gerakan Perempuan Sulut Sebut JAK Lakukan KDRT – Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS) mendesak James Arthur Kojongian mundur berasal dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut. Desakan ini buntut persoalan dugaan perselingkuhan yang tertangkap basah oleh istrinya dan viral di tempat sosial terhadap akhir Januari lalu.

Gerakan Perempuan Sulut Sebut JAK Lakukan KDRT

gerakan-perempuan-sulut-sebut-jak-lakukan-kdrt

introsphera – Koordinator GPS, Pdt. Ruth Kesia Wangkai menilai melalui tindakannya, JAK, sapaan politisi Partai Golkar itu, sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut dia, meski kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan, JAK juga dianggap sudah melakukan tindakan pidana upaya pembunuhan terhadap istrinya berdasarkan video yang belakangan ramai di tempat sosial.

Video selanjutnya menyatakan JAK mobilisasi kendaraan dan membiarkan istrinya yang berada di kap bagian depan mobil.

“Ada indikasi pidana lain gara-gara kejadian di area publik, kan. Itu kan tersedia indikasi konsep pembunuhan kepada istri sendiri,” ujar Ruth kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/2).

GPS, ujar Ruth, belakangan sudah menggelar audiensi bersama dengan Badan Kehormatan DPRD Sulut terhadap Senin (1/2) lalu. Mereka mendesak supaya JAK segera diberhentikan.

GPS juga sudah menemui Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut dan menghendaki supaya tuntutan mereka ditembuskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Bagi anda yang suka bermain game online silahkan kunjungi link berikut : Situs Bandar Judi Bola | Pasang Bola | Taruhan Bola

Namun demikian, Ruth mengaku kecewa gara-gara dalam pemanggilan terhadap JAK, Badan Kehormatan DPRD Sulut justru memfasilitasi pelaku menggelar konferensi pers. Ruth oleh sebab itu tak heran JAK kemudian melakukan pembelaan.

“Bagi kita kan kenapa harus BK yang memfasilitasi pelakunya bicara. Jelas pelaku kan membela diri,” kata Ruth.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ruth menyebutkan Badan Kehormatan tetap pertimbangkan desakan GPS untuk memberhentikan JAK sebagai wakil ketua DPRD Sulut.

Namun, menurut perbincangan pihak Badan Kehormatan, layaknya diungkapkan Ruth, belum tersedia peraturan kode etik yang bisa memberhentikan atau menjatuhkan sanksi kepada bagian dewan yang sudah melakukan pelanggaran etika moral.

“DPRD yang saat ini belum punya acuan kode etik untuk mengambil keputusan hukuman apa bagi pelaku yang melanggar etika ethical sebagai public figure atau dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPRD Provinsi,” katanya.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu. Namun, yang perihal tak merespons pesan singkat maupun telepon yang ditujukan kepadanya.

JAK pas ini sudah diberhentikan berasal dari posisinya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulut usai insiden yang buat geger tersebut. Dikutip berasal dari Detikcom, ketetapan pencopotan JAK berasal dari Ketua Harian DPD Golkar Sulut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Sulut, M. Feryando Lamaluta.

Keputusan selanjutnya diambil usai rapat pimpinan harian terbatas yang dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu.

“Dengan bijaksana, kita Partai Golkar Sulut mengambil alih sikap menonaktifkan jabatan berasal dari Ketua Harian Partai Golkar Sulut, periode 2020-2025, dan ini kita melakukan untuk menjaga muruah Partai Golkar,” ujar Feryando dalam jumpa pers di DPRD Sulut,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *